BRMP Tanaman Hias Koordinasikan Penanganan Kekurangan Air Bersama BBWS Cimanuk Cisanggarung

Cirebon, 8 Juli 2026. BRMP Tanaman Hias bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk Cisanggarung menggelar rapat koordinasi untuk membahas penanganan kekurangan air dalam mendukung pelaksanaan Program Luas Tambah Tanam (LTT) dan Program Pertanian Modern Advanced Agricultural System (PM-AAS) di Kabupaten Cirebon. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya memperkuat sinergi lintas sektor dalam menghadapi potensi kekeringan pada musim tanam periode Juli.

Koordinasi tersebut bertujuan menyelaraskan langkah penanganan keterbatasan air irigasi, mengidentifikasi permasalahan jaringan irigasi, merumuskan alternatif solusi melalui pembangunan sarana sumber air, serta meningkatkan sinkronisasi data antara Dinas Pertanian dan BBWS sebagai dasar penyusunan rencana tanam.

Plt. Kepala BRMP Tanaman Hias, Dr. Ir. Erna Suryani, M.Si, yang juga berperan sebagai Penanggung jawab Swasembada Pangan Kabupaten Cirebon menyampaikan bahwa ketersediaan air merupakan faktor utama dalam mendukung percepatan Program LTT dan PM-AAS sebagai bagian dari upaya mewujudkan swasembada pangan nasional. “Koordinasi ini bertujuan menyatukan langkah seluruh pemangku kepentingan dalam mengatasi potensi kekurangan air yang dapat menghambat pencapaian target LTT dan PM-AAS. Selain itu, masih terdapat tantangan dalam pemenuhan sarana produksi pertanian yang perlu mendapat perhatian bersama,” ujarnya. Potensi wilayah terdampak kekeringan di Kabupaten Cirebon mencapai sekitar 109.000 hektare, sehingga diperlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pengelola sumber daya air agar pelaksanaan program dapat berjalan optimal.

Dalam rapat tersebut, Pancawala Sulistyanto, S.T. selaku Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian melaporkan bahwa kondisi kekeringan telah terjadi di empat kecamatan, termasuk Kecamatan Kedawung. Sebagai langkah penanganan, telah dimanfaatkan aplikasi SIPURI untuk pengelolaan program sumur tanah dalam, serta didukung Program IRPOM dari pemerintah pusat melalui pembangunan sumur tanah dalam sebagai sumber air pertanian.

Sementara itu, Iwan Mulyawan, S.P. menjelaskan bahwa wilayah barat dan timur Kabupaten Cirebon mulai mengalami kekurangan air seluas sekitar 100 hektare, terutama di Kecamatan Kedawung, Plered, dan beberapa wilayah lainnya. Ia menyebutkan bahwa target luas tanam musim tanam besar bulan Juli mencapai 12.800 hektare, namun dengan kondisi ketersediaan air saat ini realisasi diperkirakan hanya sekitar 10.800 hektare. Dalam diskusi, Iwan Mulyawan kembali menyoroti bahwa perubahan jadwal tanam di lapangan yang sering terjadi menjadi tantangan dalam pengaturan distribusi air dan pencapaian target swasembada pangan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala BBWS Cimanuk Cisanggarung, Dwi Agus Kuncoro, S.T., M.M., M.T., menjelaskan bahwa secara umum pasokan air masih mampu melayani sekitar 20.000 hektare lahan pertanian di Kabupaten Cirebon. Namun demikian, masih terdapat sejumlah jaringan irigasi yang belum berfungsi optimal sehingga diperlukan perbaikan dan penguatan koordinasi.

Menurutnya, sinkronisasi data musim tanam antara Dinas Pertanian dan BBWS menjadi hal penting agar distribusi air dapat dilakukan secara tepat sasaran. Ia juga mengusulkan pembentukan tim kolaborasi pembangunan sumur tanah dalam, percepatan pembangunan jaringan irigasi, serta pembagian usulan pembangunan ke dalam beberapa paket agar proses pelaksanaannya lebih cepat.

Dari Tim Penanganan Banjir dan Kekeringan, Heru, S.T. menyampaikan bahwa sebagian besar titik kebutuhan air telah terpenuhi, meskipun masih terdapat beberapa usulan titik baru yang perlu ditindaklanjuti. Ia juga menekankan pentingnya pembangunan embung sebagai cadangan air serta optimalisasi pompanisasi dari saluran induk sesuai ketentuan perizinan.

Pada penutupan rapat, Kepala Bidang Tanaman Pangan, Apip Sirojudin, S.H. menegaskan bahwa perubahan rencana tanam yang berlangsung dinamis menjadi tantangan dalam pengaturan distribusi air, termasuk pemanfaatan pasokan dari Waduk Jatigede. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang semakin erat antara seluruh instansi terkait agar perencanaan tanam dan pengelolaan sumber daya air dapat berjalan selaras sehingga target swasembada pangan nasional dapat tercapai.